Friday, December 16, 2011

door

so many door to choose from in an architecture projects.but it needs to qualifies to some other aspects of other requirements. such as:
1 fire door
2. fire rated door
3. acoustic

Sunday, May 2, 2010

Notes

Railing tangga 1.2 m dr railing tangga dalam ke dinding.

Monday, April 5, 2010

plat lantai apartemen

pelat lantai apartemen untuk beberapa apartemen umumnya menggunakan pelat yang turun di tiap penurunan, terutama di daerah yang terdapat kamar mandi, toilet.....untuk kamar mandi dan toilet plat turun 5 cm, kemudian ada kelandaian sampai ke floor drain. untuk balkon turun 2 cm finish lantai ke finish lantai, sampai ke roof drain....
apabila tidak terdapat penurunan pelat lantai, maka akan terdapat tanggulan sekitar 10 cm yang lumayan mengganggu kenyamanan....

Saturday, March 13, 2010

pasal 86 perda 7/1991

Pasal 86
(1) Perhitungan KDB dan KLB ditentukan sebagai berikut:
a. perhitungan luas lantai adalah jumlah luas lantai yang diperhitungkan sampai batas dinding terluar,
b. luas lantai ruangan beratap yang mempunyai dinding lebih dari 1,20 m di atas lantai ruangan tersebut, dihitung penuh 100%,
c. luas lantai ruangan beratap yang bersifat terbuka atau mempunyai dinding tidak lebih dari 1,20 m di atas lantai ruang, dihitung 50% selama tidak melebihi 10% dari luas denah yang diperhitungkan sesuai dengan KDB yang ditetapkan;
d. overstek atap yang melebihi lebar 1,50 m maka luas mendatar kelebihannya tersebut dianggap sebagai luas lantai denah;
e. luas lantai ruangan yang mempunyai tinggi dinding lebih dari 1,20 m diatas lantai ruangan dihitung 50% selama tidak melebihi 10% dengan KDB yang ditetapkan sedangkan luas lantai ruangan selebihnya dihitung 100%;
f. teras tidak beratap yang mempunyai tinggi dinding tidak lebih dari 1,20 m di atas lantai teras, tidak diperhitungkan;
g. dalam perhitungan KLB luas lantai di bawah tanah diperhitungkan seperti luas lantai di atas tanah;
h. luas lantai bangunan yang diperhitungkan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam perhitungan KLB asal tidak melebihi 50% dari KLB yang ditetapkan, selebihnya diperhitungkan 50% terhadap KLB;
i. lantai bangunan parkir diperkenankan mencapai 150% dari KLB yang ditetapkan;
j. ramp dan tangga terbuka dihitung 50% selama tidak melebihi 10% dari luas lantai dasar yang diperkenankan.
(2) Dalam hal perhitungkan KDB dan KLB, luas tapak yang diperhitungkan adalah yang dibelakang GSJ.
(3) Batas perhitungan luas ruang bawah tanah (basement) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal 87
(1) Ketinggian ruang pada lantai dasar disesuaikan dengan fungsi ruang dan arsitektur bangunannya.
(2) Dalam hal perhitungan ketinggian bangunan, apabila jarak vertikal dari lantai penuh ke lantai penuh berikutnya lebih dari 5 m, maka ketinggian bangunan dianggap sebagai dua lantai.
(3) Mezanine yang luasnya melebihi 50% dari luas lantai dasar dianggap sebagai lantai penuh.
(4) Terhadap bangunan tempat ibadah, gedung pertemuan, gedung pertunjukan, gedung sekolah, bangunan monumental, gedung olahraga, bangunan serba guna dan bangunan sejenis lainnya tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
Pasal 88
(1) Pada bangunan rumah tinggal, tinggi puncak atap bangunan maksimal 12 m diukur secara vertikal dari permukaan tanah pekarangan, atau dari permukaan lantai dasar dalam hal permukaan tanah tidak teratur.
(2) Gubernur Kepala Daerah menetapkan kekecualian dari ketentuan pada ayat (1) Pasal ini bagi bangunan-bangunan yang karena sifat atau fungsinya, terdapat detail atau ornamen tertentu.
Pasal 89
(1) Tinggi lantai dasar suatu bangunan diperkenankan mencapai maksimal 1,20 m diatas tinggi rata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-rata jalan, dengan memperhatikan keserasian lingkungan.
(2) Apabila tinggi tanah pekarangan berada dibawah titik ketinggian (peil) bebas banjir atau terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan tinggi yang besar pada tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
Pasal 90
Pada bangunan rumah tinggal kopel, apabila terdapat perubahan atau penambahan bangunan harus tetap diperhatikan kaidah-kaidah arsitektur bangunan kopel.
Pasal 91
(1) Tinggi tampak rumah tinggal tidak boleh melebihi ukuran jarak antara kaki bangunan yang akan didirikan sampai GSB yang berseberangan dan maksimal 9 m.
(2) Tinggi tampak bangunan rumah susun diatur sesuai dengan pola ketinggian bangunan.
Pasal 92
Pada bangunan yang menggunakan bahan kaca pantul pada tampak bangunan, sinar yang dipantulkan tidak boleh melebihi 24% dengan memperhatikan tata letak dan orientasi bangunan terhadap matahari.

railing parkir







                                                                                                    
Struktur Rawan, 700 Gedung Parkir di Jakarta Diperiksa
PDF
Print
E-mail

Kamis, 24 Januari 2008 
JAKARTA
– Konstruksi parkir bertingkat pada ratusan gedung di DKI Jakarta dinilai belum memiliki fasilitas terstruktur dari sisi keselamatan.
Karena itu, sebanyak 700 gedung parkir bertingkat di Jakarta bakal diperiksa ulang kelayakan bangunannya. Pemeriksaan ini terkait insiden terjun bebasnya mobil Honda Accord dari lantai delapan gedung parkir Menara Jamsostek, Jakarta, Selasa (22/1) yang menewaskan pengemudi mobil Heriawan. Gubernur DKI Fauzi Bowo mengaku telah menginstruksikan Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) untuk memeriksa 700 gedung parkir bertingkat.
“Dari ratusan gedung itu,salah satunya gedung parkir Menara Jamsostek yang menjadi prioritas,”ujar Fauzi Bowo kemarin. Menurut Fauzi, saat ini pihaknya sudah memeriksa 22 gedung parkir dari 700 gedung itu. Hasilnya,banyak gedung parkir yang konstruksi dinding luarnya tidak disertai pemikul “Kebanyakan dinding penahannya cuma dipantek saja ke bawah tanpa ada struktur yang kuat. Konstruksi bangunan itu masih banyak digunakan pada gedung-gedung lama,”ujar Fauzi Bowo. Dia berharap, semua gedung bangunan parkir di Jakarta memiliki struktur konstruksi yang kuat sehingga dapat menjamin keamanan serta kenyamanan.
“Saya kira kasus kecelakaan di ITC Permata Hijau dan Menara Jamsostek menjadi peringatan keras bagi pemilik gedung, terutama yang konstruksinya lemah,”katanya. Staf Bagian Penertiban Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) DKI Jakarta Syahrudin mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara di lapangan, ternyata konstruksi gedung parkir Menara Jamsostek sangat rapuh. Dinding gedung tidak dilapisi kerangka besi beton dan pagar pembatas hanya besi yang terbuat dari alumunium.” Seandainya pengelola mematuhi konstruksi, setidaknya mobil yang menabrak tidak langsung menerobos ke luar, melainkan tertahan di dinding atau pagar pembatas itu,”jelasnya.
Pemprov DKI Jakarta, kata dia, telah meminta pengelola Menara Jamsostek memperbaiki konstruksi seluruh areal gedung parkir dengan mengacu pada surat keputusan Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan DKI No 50/2007 tentang pedoman penilaian struktur bangunan. Dalam surat itu dinyatakan batas ketinggian dinding minimal 90 cm dan ketebalan maksimal 15-20 cm dengan dilapisi kerangka besi beton. Sejauh ini,menurut Syahrudin, pengelola gedung bersikap kooperatif dengan menutup sementara lokasi perparkiran untuk perbaikan konstruksi gedung.
”Jika telah selesai diperbaiki,kami akan mengecek seluruh areal gedung.Kalau masih juga belum memenuhi standar, pengelola diminta tidak mengoperasikan gedung parkir dulu,”paparnya. Berdasarkan pantauan, gedung parkir Menara Jamsostek lantai 8–9 ditutup sementara bagi umum. Lantai yang biasanya dipadati puluhan mobil itu,kemarin terlihat sepi.Tidak ada aktivitas apa pun di lantai itu, termasuk penjagaan setelah insiden jatuhnya Honda Accord yang menewaskan Heriawan.
Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Kompol Iwan Kurniawan mengaku sudah memeriksa empat saksi, yakni satpam, penjaga parkir, seorang korban yang berada di dalam mobil Honda City yang tertimpa Honda Accord, dan majikan korban, Takayuchi Shimamura. Dari hasil pemeriksaan, mereka lebih banyak mengetahui kasus itu setelah mobil jatuh. ”Belum ada tersangka karena para saksi tidak mengetahui pasti bagaimana jatuhnya mobil tersebut,” katanya.
Dia menambahkan, dalam waktu dekat akan segera memanggil pengelola gedung Menara Jamsostek untuk dimintai keterangan. ”Kami juga akan memanggil Dinas P2B untuk menanyakan langsung apakah ada unsur kelalaian atau tidak dari sisi konstruksi bangunan,” katanya. Di bagian lain,Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) Kota Depok Jondra Putra mengimbau pemilik gedung perkantoran atau mal lebih meningkatkan pengamanan dan keamanan di areal parkir. Imbauan ini menyusul insiden mobil terjun dari lantai delapan gedung parkir Menara Jamsostek.
Sejauh ini, gedung perkantoran dan mal di Depok sudah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin layak fungsi (ILF). Dua izin itu termasuk syarat atau standar pengamanan parkir. “Pada saat mereka mengajukan IMB dan ILF, standar kenyamanan dan keamanan harus dipenuhi,” ungkapnya. Untuk mencegah terulangnya musibah mobil terjun bebas, Ketua Komisi D DPRD DKI Sayogo Hendrosubroto mendesak Pemprov DKI agar melarang pengoperasian gedung yang melanggar ketentuan kelaikan bangunan. Dia mengambil contoh kasus Carrefour Ratu Plaza yang sempat ditutup karena sering terjadi kebocoran gas karbon monoksida.
Gedung itu diizinkan kembali beroperasi setelah ada perbaikan. ”Kita meminta Dinas P2B (Penataan dan Pengawasan Bangunan) DKI mengambil langkah seperti melarang gedung untuk dioperasikan sampai diperbaiki sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang ada,” desak Sayogo kemarin. DPRD juga meminta Dinas P2B mengambil langkahlangkah pengecekan sebelum meluluskan permintaan izin penggunaan bangunan (IPB).“Proses sertifikasi IPB itu melalui penelitian yang berkala. Misalnya konstruksinya laik atau tidak, instalasi kebakaran berfungsi atau tidak. Bila memang masih ada yang tidak laik, ketika diteliti secara berkala, itu harus ditutup sementara,” tegasnya. (moh/Sin/PAB)

http://web.pab-indonesia.com/content/view/6767/71/

perba

Pengertian dan Definisi
Pengertian dan definisi
Untuk memudahkan pemahaman terhadap ketentuan dalam peraturan bangunan dan rencana kota, maka saya berusaha untuk memberikan pengertian / definisi berdasar kepada pasal pengertian yang terdapat dalam peraturan terkait maupun dalam bahasa bebas agar mudah dimengerti/ difahami.
1. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk dapat melaksanakan kegiatan membangun.
2. IPB (Izin Penggunaan Bangunan) adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum setelah bangunan selesai dilaksanakan sesuai IMB dan telah memenuhi persyaratan fungsi perlengkapan bangunan.
3. KMB (Kelayakan Menggunakan Bangunan) adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum setelah habis masa berlakunya IPB ( yaitu 5 tahun untuk bangunan Non Rumah Tinggal dan 10 tahun untuk bangunan Rumah Tinggal ) dan telah dilakukan pengkajian bangunan oleh konsultan pengkaji bangunan serta dinilai memenuhi persyaratan kelayakan untuk berfungsinya bangunan.
4. Sertifikat Layak Huni adalah sertifikat yang diterbitkan untuk bangunan setelah bangunan selesai dilaksanakan sesuai IMB dan telah memenuhi persyaratan fungsi perlengkapan bangunan (Sertifikat Layak Fungsi ini menggantikan IPB dan KMB, sesuai dengan Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung )
5. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar, memperbaharui, merubah, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan atau bangun-bangunan.
6. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
7. Bangun-bangunan adalah perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
8. Peruntukan adalah ketetapan guna fungsi ruang dalam lahan/lingkungan tertentu yang ditetapkan dalam rencana kota. Peruntukan lokasi ini menentukan jenis-jenis bangunan yang dapat didirikan pada lokasi tersebut.
9. Bangunan Tunggal adalah bangunan yang harus memiliki jarak bebas dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping dan belakang.
10. Bangunan Deret/ Rapat adalah bangunan yang diperbolehkan rapat dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping.
11. GSJ (Garis Sempadan Jalan) adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
12. GSB (Garis Sempadan Bangunan) adalah garis batas yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan kearah GSJ yang ditetapkan dalam rencana kota.
13. Jarak Bebas Samping adalah ruang terbuka minimal pada sisi samping bangunan terhadap GSB dan batas perpetakan/ pekaranga, yang harus dipenuhi sesuai jenis peruntukan dalam rencana kota.
14. Jarak Bebas Belakang adalah ruang terbuka minimal pada sisi belakang bangunan terhadap batas pekarangan dengan panjang ruang tertentu, yang harus dipenuhi sesuai jenis peruntukan dalam rencana kota.
15. KDB (Koefisien Dasar Bangunan) adalah angka prosentase perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas perpetakan atau luas daerah perencanaan.
16. KLB (Koefisien Lantai Bangunan) adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai bangunan terhadap luas perpetakan atau luas daerah perencanaan.
17. Perpetakan atau Kapling adalah bidang tanah yang ditetapkan ukuran dan batas-batasnya sebagai satuan-satuan yang sesuai dengan rencana kota.
18. Daerah Perencanaan adalah bagian lahan/ pekarangan yang terletak dalam satuan perpetakan atau terletak didalam batas-batas perpetakan dan atau dibelakang GSJ.
19. Ketinggian Bangunan adalah jumlah lapis bangunan yang dihitung dari dari permukaan tanah atau dari lantai dasar bangunan.
20. Bangunan Rendah adalah bangunan dengan ketinggian bangunan sampai dengan 4 lapis.
21. Bangunan Sedang adalah bangunan dengan ketinggian bangunan 5 sampai dengan 8 lapis.
22. Bangunan Tinggi adalah bangunan dengan ketinggian bangunan diatas 8 lapis.
23. Peruntukan Wisma adalah jenis peruntukan lokasi tanah/ lahan yang dapat didirikan bangunan untuk penggunaan rumah/ tempat tinggal. Jenis peruntukan Wisma dapat berupa jenis peruntukan :
      -  WBS (Wisma Besar, atau
      -  WSD (Wisma Sedang), atau
      -  WKC (Wisma Kecil), atau
      -  WTm (Wisma Taman), atau
      -  WFL (Wisma Flat),
      -  WSN (Wisma Susun), yang dapat didirikan Rumah Susun Murah, atau Apartemen, Condominium dengan ketinggian 4 lantai atau lebih sesuai batasan yang ditetapkan dan rencana kota.
24. Peruntukan Karya Pekantoran (Kkt) adalah jenis peruntukan tanah/ lokasi yang dapat didirikan bangunan Kantor/ Perkantoran atau sejenisnya.
25. Peruntukan Karya Perdagangan (Kpd) adalah jenis peruntukan tanah/ lokasi yang dapat didirikan bangunan Toko/ Pertokoan atau sejenisnya.
26. Banyak jenis-jenis peruntukan lain, seperti WKT (Wisma Kantor), WDG (Wisma Dagang), KIN (Karya Industri), KPG (Karya Pergudangan), SPD (Suka Sarana Pendidikan), SSK (Suka Sarana Kesehatan), SRO (Suka Rekreasi dan Olah Raga),PHT (Penyempurna Hijau Taman), dsb.
27. SIPPT (Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah) adalah Surat Izin dari Gubernur untuk penggunaan tanah bagi bangunan bila kepemilikan tanah yang luasnya 5.000 M2 atau lebih.
28. SIBP (Surat Izin Bekerja Perencana) adalah Surat Izin Bekerja bagi perencana, direksi pengawas atau pengkaji bangunan untuk dapat melakukan pekerjaan profesinya diwilayah DKI Jakarta. 
http://izinbangunan.com/perizinan.php?sid=4

Detail teknis perhitungan luas

·  Detail teknis perhitungan luas .

  • Atap/teras non komersial tidak dihitung besar luasnya untuk perhitungan KDB dan KLB .
  • Luas ruangan beratap dan berdinding t > 1,20 meter dihitung penuh 100 % .
  • Luas ruangan beratap tidak berdinding dihitung 50 % .
  • Luas basement dihitung sama dengan luas-luas lantai diatasnya dalam perhitungan KLB , namun tidak berlaku dalam perhitungan KDB .
  • Over stek < 1,50 meter tidak diperhitungkan luasnya .
  • Luas lantai bangunan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam perhitungan luas KLB , bila tidak melebihi 50 % dari batas maksimum luas seluruh bangunan sesuai batas KLB yang ditentukan .
  • ·  Luas lantai untuk M / E dan instalasi air tidak diperhitung
  • kan luasnya dalam perhitungan KLB , asalkan tidak melebihi 15 % dari total luas lantai yang diijinkan .
  • Lantai mezanine bila > 50 % dari luas lantai tipikalnya , luasnya dihitung penuh untuk perhitungan KLB-nya dan lantai mezanine tersebut juga diperhitungkan pada batas Ketinggian Bangunan ( KB ) .

http://www.slideshare.net/prasetyosampurno/perancangan-bangunan-untuk-penilaian

Followers